Solmet Desak Copot PJ Gubernur Banten, diduga Banyaknya keputusan yang menyimpang dan terkesan mengabaikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi

    Solmet Desak Copot PJ Gubernur Banten, diduga Banyaknya keputusan yang menyimpang dan terkesan mengabaikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi

    Lebak, PublikBanten id Jakarta – Aliansi Santri Salafi dan Majelis Dzikir Banten (ASSALAM Banten) bersama Dewan Persaudaraan Wilayah Solidaritas Merah Putih Provinsi Banten (DPW SOLMET BANTEN) menggelar aksi di depan Kantor Kemendagri RI pada  Rabu 11 September 2024. Aksi ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya diadakan pada 21 Agustus 2024. Kedua kelompok ini menuntut pencopotan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, yang dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya selama menjabat.

    Menurut Assalam Banten berbagai kebijakan yang diambil Al Muktabar dianggap tidak populis dan menyimpang dari aturan birokrasi yang seharusnya. Salah satu contohnya adalah 14 jabatan Kepala Dinas yang dibiarkan kosong dan hanya dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) tanpa ada pengisian definitif. Selain itu, perubahan nomenklatur jabatan eselon 2, 3, dan 4 yang tidak melalui prosedur yang benar menambah deretan kegagalan dalam tata kelola pemerintahan.

    “Selama tiga tahun Al Muktabar menjabat, kita melihat birokrasi di Banten semakin terpuruk. Banyaknya keputusan yang menyimpang dan terkesan mengabaikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, ” ujar Edi Wibowo, Koordinator Lapangan DPW SOLMET BANTEN. Mereka menekankan bahwa tindakan-tindakan yang diambil Al Muktabar hanya semakin memperkuat praktik kolusi dan nepotisme, yang seharusnya diberantas.ujar Edi.

    Berbagai carut marut kebijakan selalu dilakukan dan selalu membuat kebijakan yang tidak populis dan terkesan menyimpang dari aturan dan kebiasaan birokrasi selama ini seperti saat ini 14 jabatan kepala dinas yang dibiarkan kosong dan hanya dijabat PLT
    perubahan nomenklatur uraian tugas dari eselon 2, 3 dn 4 yang tadinya definitive pada posisi yang sama dijadikan m njadi PLT hingga usulan Ditlatpim II PKN tahun 2024 yang diusulkan ke LAN RI diduga penuh kolusi dan nepotisme tanpa memperhatikan pada urutan jenjang kepangkatan ataupun jabatan serta bnyk hal lagi yang menjadi buah bibir dan perbincangan publik di banten yang terlalu naif untuk disampaikan secara utuh kehadapan publik.tutup Edi.


    ( Tim media* Red )

    solmet desak copot pj gubernur banten diduga banyaknya keputusan yang menyimpang dan terkesan mengabaikan prinsip -prinsip reformasi birokrasi
    Farid Padlani

    Farid Padlani

    Artikel Sebelumnya

    Giat Gatur dalam Rangka Mencegah Laka Lantas...

    Artikel Berikutnya

    Kanit Binmas Polsek Cilograng Bripka Agus...

    Berita terkait

    Gakkum KLHK Segera Periksa Oknum Pejabat Perhutani KPH Banten BKPH Bayah dan 49 Orang Terduga Pengusaha Batu Bara  Ilegal di Lebak Selatan
    Ormas PERPAM DPD Lebak selatan, Soroti Pembangunan Billboard yang diduga tidak Mengindahkan Keterbukaan informasi Publik ( KIP ) anggarannya  Di Pertanyaan kan ?
    Penerima Bansos PIP Mengeluh Meja Kursi SDN 3 Cijengkol Dibebankan Beli
    Tidak Ada Pembekuan dan PLT di PWI Lebak Angkat Bicara PWI Banten
    Intimidasi Wartawan Saat Liputan Diduga dilakukan oleh oknum Petugas Keamanan Salah satu Tim Pasangan Calon
    Wartawan Sedang Meliput Diduga Diserang Kepala Inspektorat Deli serdang
    Kumala PW Rangkasbitung Meminta Aparat penegak hukum ( APH)  agar segera Tuntaskan Korban Demonstrasi 23 September 2024
    Diduga Pembangunan Drainase Menuai kontroversi dari Warga  Terabaikan  Keamanan dan kebersihannya
    Acara Kasepuhan Neglasari DiApresiasi Ormas DPD PERPAM Lebak selatan.
    Bahas Peningkatan Kinerja Organisasi IKWAL Gelar Evaluasi Kepengurusan
    Patroli Sambang Bhabinkamtibmas Polsek Bayah Polres Lebak Sambangi PT Cemindo Gemilang Berikan Himbuan Kamtibmas Kepada Security
    Tanpa Papan Informasi Proyek Pembangunan TPT Desa Cirendeu menggunakan Batu Kali dan Diduga Proyek Siluman
    Ketum PERPAM Desak Kepolisian Segera Menyelidiki Terkait Viral foto Syur Agar Tidak Menjadi Polemik di Masyarakat
    Diduga Oknum Pejabat Perum Perhutani dan Pengusaha Tambangan Batu Bara Ilegal diKawasan Perum Perhutani Dinilai Rugikan Keuangan Negara, Tim Hukum LSM KPKB Akan Laporkan
    Soal Dugaan Pencurian Limbah Scrap Besi di Areal PT. Cemindo Gemilang, Inilah Pengakuan Pelapor dan Terduga Penadah, Ada Apa

    Rekomendasi berita

    Pantauan Liputan Media dalam 1 Bulan Terhadap 18 Anggota Dewan Asal Sumatera Barat atau 'Parle 18'
    Hendri Kampai: Menelusuri Dunia Search Engine Optimization (SEO)
    Babinsa Kuala Kencana Bantu Warganya Mengolah Sagu
    Hendri Kampai: CDN Ajaib, Misi Kilat Informasi dari Pusat ke Pelosok Negeri
    Kapolri: Berita Hoax menjadi Ancaman Tertinggi di Pilkada 2024

    Tags