Diduga Adanya Trading In Fluence Dibalik Tambang Batu Bara Ilegal di Lebak Selatan Kuasa Hukum LSM KPKB Angkat Bicara

Lebak, Publik Banten id Bayah - Akibat tidak adanya keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelaku tambangan ilegal tentunya hal ini menjadikan angin segar bagi para pengusaha tambang batu bara ilegal di wilayah lebak selatan. Selasa, (15 Oktober 2024)

Pasalnya, penambangan batubara ilegal di Lebak selatan ini selalu menggadang-gadangkan alasan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat sekitar, meskipun seringkali dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum akibat dari kegiatan ilegalnya ataupun saat terjadi insiden kematian para penambang yang melakukan kegiatan tambang ilegal, akan tetapi semua itu tak pernah menyurutkan niat dan tekadnya para penambang atau pengusaha batubara ilegal untuk terus melakukan kegiatan usaha ilegalnya di lahan perum perhutani KPH Banten, BKPH Bayah dan RPH Panyaungan. karena hal tersebut selalu berhasil diredam dan tak pernah lanjut ke jalur hukum secara tuntas.

Perlu diketahui, bahwa tambang ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara atau tanpa mengikuti prosedur yang tepat yang dapat dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan alam dan lingkungan hidup yang di antaranya merubah Struktur tanah menjadi labil sehingga menyebabkan longsor, Lubang-lubang besar yang tidak ditimbun kembali dengan tanah saat hujan mengakibatkan banjir dan menimbulkan kerusakan alam serta ekosistem lainnya.

Selain itu, penambangan ilegal juga tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap para masyarakat sebagai pekerja penambang, dimana hal ini jelas sangat melanggar dan bertentangan peraturan perundang undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Ancaman hukumannya adalah kurungan selama-lamanya 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah.

Meski aturan sudah sangat jelas menegaskan namun secara fakta di lapangan kegiatan tambang ilegal ini terus semakin marak dari tahun ke tahun nya, ditambah lagi lemahnya penegakan hukum dalam penindakan para oknum pengusaha tambang batubara ilegal. Apalagi, ditambah adanya dugaan oknum Aparat Penegak Hukum yang turut andil menjadi pengusaha yang berkaitan dengan tambang batu bara ilegal, semata-mata ini semakin menambah kekuatan antusias para pengusaha ilegal lainnya dalam melakukan kegiatan usaha tambang batu bara ilegal. Namun disisi lain tentunya mengakibatkan dampak buruk terhadap kepercayaan publik pada aparat penegak hukum.

Kerusakan alam yang semakin meluas dikawasan perum perhutani KPH Banten BKPH Bayah dan RPH panyaungan akibat dari kegiatan tambang batu bara ilegal bukan semata-mata semua institusi terkait tidak mengetahui, melainkan dugaan konspirasi yang dilakukan oleh para oknum menunjukan seakan-akan para pelaku tambang ilegal mampu mengendalikan aparat penegak hukum, sehingga mereka semakin sulit untuk ditindak, padahal perkara tambang ilegal ini telah berjalan bertahun-tahun yang ruang lingkupnya dapat diobservasi secara detail dan akurat dalam penindakan hukum yang tegas, namun dalam skema ini sebagian kalangan publik menilai adanya dugaan modus operandi kong kalingkong yang sudah menjadi rahasia umum, akibatnya mengakibatkan potensi kerugian terhadap perekonomian dan pajak negara hingga milyaran rupiah.

Berdasarkan hasil pantauan tim media dilapangan, pengiriman batu bara ilegal yang diperoleh dari lokasi kecamatan Bayah, Panggarangan dan Cihara nampak terlihat lancar tanpa kendala, karena berbagai modus yang dilakukannya sangat berkelas, sehingga terkesan jika batubara yang diangkut tersebut terkesan legal.

Tentu skema ini merupakan salah satu tehnik yang jitu dalam memanipulasi penggunaan surat jalan resmi yang seakan-akan batu bara yang dikirim untuk dijual tersebut adalah hasil dari pertambangan legal.

Berdasarkan hasil konfirmasi dari salah satu pengusaha tambang batu bara ilegal yang tidak mau menyebutkan namanya mengungkapkan bahwa setiap para pengusaha yang mau mengirim penjualan batu bara ilegalnya itu, harus membeli surat jalan dari salah satu perusahaan agar pengirimannya dapat berjalan dengan lancar, jika tidak maka siap-siap saja akan ada razia yang menghentikannya.

"Betul pak, untuk surat jalan pengiriman batubara dengan kendaraan colt disel kami beli seharga 300 ribu setiap kali berangkat, dan untuk kendaraan dump truk sebesar 800 ribu rupiah, dan kami beli surat jalan tersebut dari perusahaan Hendita Energy Nikmatul".

Selain itu, Menurut salah sumber terpercaya yang tidak ingin namanya disebutkan mengungkapkan, bahwa perusahaan penjual surat jalan tersebut diduga merupakan salah satu perusahaan milik seorang berinisial WHD yang notabenenya merupakan oknum Anggota Polri Aktif.

Ena Suharna, S.H., C.PS Ketua Tim Kuasa Hukum LSM Kumpulan Pemantau Korupsi Banten (KPKB) saat dimintai tanggapannya mengungkapkan

Bahwa pihaknya sedang melakukan kajian dan analisis hukum terkait perkara tambang ilegal yang berpotensi terjadinya kebocoran pajak yang menyebabkan kerugian terhadap negara.

Hal mana disinyalir karena adanya dugaan Trading in influence dibalik kegiatan tambang batu bara ilegal, sehingga terjadinya pembiaran dari pihak institusi terkait terhadap para oknum pelaku pengusaha tambang batu bara ilegal dalam meraup keuntungan yang secara logika hukum patut diduga ada konspirasi besar yang mengakibatkan dampak kerugian terhadap negara.

"Dalam menyikapi perkara tambang ilegal ini Kami masih melakukan kajian dan analisis secara empiris, karena ada beberapa aspek hukum yang sedang kami dalami secara holistik dari skema modus operandinya, karena secara logika hukum dilain sisi kami juga harus mengkaji hal ini dalam perspektif Sociological Jurisprudence, Oleh karena itu, kami selaku Kuasa Hukum Lembaga Kumpulan Pemantau Korupsi Banten tentunya akan melakukan upaya konkrit pada Kementerian Sekretariat Negara secara langsung, .

agar ini menjadi perhatian presiden yang harus memberikan solutif bagi masyarakat para penambang secara luas". Pungkasnya.

( Tim media)

diduga adanya tranding in fluence dibalik tambang batu-bara ilegal di lebak selatan kuasa hukum lsm kpkb angkat bicara

Farid Padlani

Riyanta Dukung Menteri ATR Berantas Mafia Pertanahan

Updates
Aug 22, 2022
7488

Ketua Perwakilan Kumala Rangkasbitung: Minta Polres Lebak Segera Menindaklanjuti...

Farid Padlani
Jul 22, 2024
1753

Kades Pagelaran Beserta Suami di Tahan Kejari Lebak, Ini Tanggapan Beberapa Aktivis...

Uce Saepudin
Nov 17, 2023
4951

Keluarga Ucapkan Terimakasih Pada Wartawan, Hamdani Asal Banten Hilang di Papua...

Farid Padlani
Jul 8, 2024
9317

Keluarga Mahasiswa Lebak Pw Rangkasbitung Angkat Bicara Tentang Jalan Licin yang...

Farid Padlani
Jul 27, 2024
9857

GAMMA Heran, Satpol PP Lebak Belum Melakukan Tindakan Soal Ternak Ayam di Cijaku...

Farid Padlani
May 19, 2024
7760

Gakkum KLHK Segera Periksa Oknum Pejabat Perhutani KPH Banten BKPH Bayah dan 49 Orang Terduga Pengusaha Batu Bara Ilegal di Lebak Selatan

Kinerja Triwulan Pertama di Depan Tim Evaluator Itjend Kemendagri, Pj. Bupati Lebak Paparkan Capaian

Ormas PERPAM DPD Lebak selatan, Soroti Pembangunan Billboard yang diduga tidak Mengindahkan Keterbukaan informasi Publik ( KIP ) anggarannya Di Pertanyaan kan ?

Penerima Bansos PIP Mengeluh Meja Kursi SDN 3 Cijengkol Dibebankan Beli

Patroli Sambang Bhabinkamtibmas Polsek Bayah Polres Lebak Sambangi PT Cemindo Gemilang Berikan Himbuan Kamtibmas Kepada Security

Tanpa Papan Informasi Proyek Pembangunan TPT Desa Cirendeu menggunakan Batu Kali dan Diduga Proyek Siluman

Ketum PERPAM Desak Kepolisian Segera Menyelidiki Terkait Viral foto Syur Agar Tidak Menjadi Polemik di Masyarakat

Diduga Oknum Pejabat Perum Perhutani dan Pengusaha Tambangan Batu Bara Ilegal diKawasan Perum Perhutani Dinilai Rugikan Keuangan Negara, Tim Hukum LSM KPKB Akan Laporkan

Diduga Pengusaha Jaringan Wifi Bmedia Net Menggunakan ISP Ilegal

Hendri Kampai: Jangan Mengaku Jurnalis Jika Tata Bahasa...

Jun 23, 2025

Diduga Adanya Trading In Fluence Dibalik Tambang Batu Bara Ilegal di Lebak Selatan Kuasa Hukum LSM KPKB Angkat Bicara

Farid Padlani

Diduga Pengusaha Jaringan Wifi Bmedia Net Menggunakan ISP Ilegal

Kembali Pimpin KONI Lebak, Jeppy Wahyu Dorong Pengurus Berperan di Tingkat Provinsi

KPU Lebak Terima Dana Hibah Dari APBD Lebak Rp 50 Miliar Jelang Pilkada 2024, Undang Artis Ibu Kota Jadi Polemik

Pemilik Kios di Kecamatan Cirinten dan Bojongmanik Menjual Pupuk Bersubsidi, Sesuai Dengan Harga HET

Jazuli Juwaini Kunjungi dan Berikan Bantuan Keluarga Rouf

Acara Kasepuhan Neglasari DiApresiasi Ormas DPD PERPAM Lebak selatan.

Gakkum KLHK Segera Periksa Oknum Pejabat Perhutani KPH Banten BKPH Bayah dan 49 Orang Terduga Pengusaha Batu Bara Ilegal di Lebak Selatan

Kinerja Triwulan Pertama di Depan Tim Evaluator Itjend Kemendagri, Pj. Bupati Lebak Paparkan Capaian

Ormas PERPAM DPD Lebak selatan, Soroti Pembangunan Billboard yang diduga tidak Mengindahkan Keterbukaan informasi Publik ( KIP ) anggarannya Di Pertanyaan kan ?

Penerima Bansos PIP Mengeluh Meja Kursi SDN 3 Cijengkol Dibebankan Beli

Patroli Sambang Bhabinkamtibmas Polsek Bayah Polres Lebak Sambangi PT Cemindo Gemilang Berikan Himbuan Kamtibmas Kepada Security

Tanpa Papan Informasi Proyek Pembangunan TPT Desa Cirendeu menggunakan Batu Kali dan Diduga Proyek Siluman

Ketum PERPAM Desak Kepolisian Segera Menyelidiki Terkait Viral foto Syur Agar Tidak Menjadi Polemik di Masyarakat

Diduga Oknum Pejabat Perum Perhutani dan Pengusaha Tambangan Batu Bara Ilegal diKawasan Perum Perhutani Dinilai Rugikan Keuangan Negara, Tim Hukum LSM KPKB Akan Laporkan

Diduga Pengusaha Jaringan Wifi Bmedia Net Menggunakan ISP Ilegal

Rekomendasi berita

Hendri Kampai: Jangan Mengaku Jurnalis Jika Tata Bahasa...

Polda Metro Jaya Gelar Doa Bersama Guna Menciptakan Pilkada Jakarta Aman dan Damai

WH Dukung Kejati Banten Usut Korupsi Sport Center

Hendri Kampai: Jika Anda Seorang Pejabat, Sebuah Renungan dari Hati ke Hati

Hendri Kampai: Indonesia Baru, Mimpi, Harapan, dan Langkah Menuju Perubahan

Kapolri-Panglima TNI Tinjau Kesiapan Program Ketahanan Pangan di Jawa Tengah

Diduga Adanya Trading In Fluence Dibalik Tambang Batu Bara Ilegal di Lebak Selatan Kuasa Hukum LSM KPKB Angkat Bicara

Farid Padlani

Rekomendasi berita

Tags